PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) membukukan lonjakan pembayaran royalti kepada pemerintah pada semester I/2023.
Royalti ADRO kepada pemerintah naik 67 persen dari US$511 juta pada semester I/2022 menjadi US$853 juta setara Rp12,79 triliun (asumsi kurs Rp15.000) pada semester I/2023, sedangkan beban pajak penghasilan turun 65 persen menjadi US$244 juta dari US$696 juta.
Setelah memperoleh Izin Usaha Pertambangan khusus atau IUPK-KOP pada September 2022, manajemen Adaro menerapkan ketentuan perpajakan dan PNBP sesuai aturan yang berlaku mulai 1 Januari 2023. IUPK-KOP tersebut meningkatkan tarif royalti Adaro dari 13,5 persen menjadi 14 persen sampai 28 persen.
Namun, pajak penghasilan badan turun dari 45 persen menjadi 22 persen pada semester I/2023. IUPK-KOP ini juga mengakibatkan perubahan pada bisnis ADRO, seperti porsi PNBP bagi pemerintah pusat dan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Adapun selama kurun Januari-Juni 2023, ADRO mengakumulasi laba tahun berjalan sebesar US$995,96 juta atau sekitar Rp14,93 triliun (kurs Jisdor Bank Indonesia Rp15.000 per Juni 2023). Laba ini lebih rendah 25,97 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022 yang menembus US$1,34 miliar.
Turunnya laba bersih ADRO tidak terlepas dari koreksi pendapatan bersih yang mencapai 1,75 persen year-on-year (YoY) dari US$3,54 miliar atau sekitar Rp52,70 triliun menjadi US$3,47 miliar yang setara Rp52,18 triliun.
Penurunan ini terjadi meskipun volume penjualan ADRO selama periode ini menembus 32,62 juta ton atau naik 19 persen secara tahunan. Penurunan harga jual rata-rata batu bara 18 persen menjadi penyebab kenaikan volume jual tidak dinikmati seutuhnya oleh perusahaan.
Sumber: Bisnis