WAMEN ATR : REVISI PERPRES TEKANKAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN

IQPlus, (21/01) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra mengatakan revisi dua peraturan presiden yang mengatur mengenai percepatan pelaksanaan reforma agraria harus menekankan pada penyelesaian permasalahan pertanahan. Surya Tjandra dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dalam revisi Perpres tersebut yaitu penyelesaian legalisasi aset tanah transmigrasi, redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan, dan penyelesaian konflik agraria. Revisi Perpres yang akan dilakukan yaitu pada Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. "Penyelesaian konflik agraria ini nyambung dengan redistribusi tanah dan program-program yang lain. Kami dari Kementerian ATR/BPN butuh dukungan, terobosan hukum agar teman-teman ATR/BPN berani mengambil sikap khususnya jika ada persoalan yang berhubungan dengan kawasan hutan dan tanah transmigrasi," katanya. Surya Tjandra juga memberikan masukan dalam revisi Perpres ini terkait hak milik tanah yang yuridisnya tidak sesuai dapat dibatalkan. "Semua hak milik tanah transmigrasi yang data fisik atau yuridisnya tidak sesuai dapat dibatalkan dan dilakukan penataan kembali kepemilikan oleh menteri yang membidangi urusan pertanahan. Kalau ada klausul seperti ini kita akan mempunyai legitimasi yang kuat," katanya. (end/ant)

Share this Post

Whatsapp