PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) merespons rencana pemerintah yang ingin menerapkan pengenaan cukai pada produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai tahun depan.
Keseriusan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan itu kembali tertuang dalam Buku Nota II Keuangan beserta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Berdasarkan laporan tersebut, definisi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) menurut kacamata pemerintah adalah minuman kemasan dengan kandungan gula dan pemanis alami atau buatan, yang dikemas baik secara bersama-sama maupun terpisah. Adapun latar belakang pemerintah untuk menerapkan ekstensifikasi cukai terhadap MBDK adalah tingginya prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia, seperti diabetes mellitus tipe II.
Selain dari sisi kesehatan, pemerintah juga memandang perluasan barang kena cukai atau BKC perlu dilakukan untuk mendorong penerimaan negara dari cukai, yang selama ini bergantung pada tembakau. Alhasil, kebijakan tersebut rencananya bakal diterapkan pada 2024.
Jika pengenaan cukai MBDK benar diberlakukan pada tahun depan, kebijakan tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi emiten-emiten penghasil produk minuman manis, salah satunya ULTJ.
Merespons rencana pemerintah, Corporate Secretary Ultrajaya Helina Widayani mengaku belum bisa memberikan tanggapan secara detail karena kebijakan cukai MBDK masih rencana dan belum diterapkan.
Ultrajaya tetap menyiapkan sejumlah langkah mitigasi jika pengenaan cukai resmi diberlakukan. Helina menyampaikan perseroan bakal melakukan analisa terhadap biaya dan market product untuk melihat langkah alternatif yang perlu dilakukan.
Sumber: Bisnis
