Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sepertinya belum berencana memungut cukai dari produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK pada tahun ini.
Hal ini seiring dengan pernyataan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani yang menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada rencana dari otoritas fiskal untuk mengeksekusi pungutan dari kedua barang tersebut. Askolani tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai alasan belum dieksekusinya pungutan cukai plastik dan MBDK pada tahun ini.
Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai pemerintah perlu mencari pengganti lain dalam melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai atau BKC. Konsekuensi jika 2 objek cukai baru itu tidak dipungut, pemerintah harus cari substitusi lain yg berasal dari pajak lainnya, misalnya, PPh [Pajak Penghasilan] 21 atas natura dan PPN [Pajak Pertambahan Nilai] atas konsumsi dalam negeri.
Menurut Peneliti Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, kondisi makroekonomi menjadi faktor paling krusial dalam mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan konsumsi masyarakat. Selain daya beli, hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah dari sisi administrasi.
Terlebih mekanisme pungutan cukai lebih rumit dibandingkan dengan pajak karena harus diiringi dengan pengawasan fisik dan tanda pelunasan cukai. Menurutnya, apabila sampai tengah tahun ini pungutan tak kunjung dilakukan, kemungkinan besar tak akan ada ekstensifikasi BKC sampai berakhirnya Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sumber: Bisnis