Pelaku usaha pertambangan batubara berharap pemerintah tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam skema pungut salur batubara.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengungkapkan, pihaknya masih membahas terkait usulan pengenaan PPN. Hendra menambahkan, jika kemudian PPN tetap dikenakan dalam proses pungut salur maka pihaknya berharap PPN tersebut dapat dikreditkan atau direstitusi. Cara ini dinilai hanya akan menimbulkan dampak pada arus kas pelaku usaha.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pungutan iuran batubara tetap akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) meski nantinya pajak tersebut dapat direstitusi atau dikembalikan lagi kepada wajib pajak.
Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Rida Mulyana menyatakan saat ini aturan mengenai MIP batubara sedang difinalisasi. Adapun perihal pengenaan PPN dalam iuran batubara ini akan tetap dikenakan meski nantinya dapat direstitusi.
Sumber: Kontan