PT PP Presisi Tbk (PPRE) menargetkan kontrak baru sebesar Rp 6 triliun–Rp 7 triliun di tahun 2023 pada lini bisnis jasa pertambangan sebagai kontraktor utama. Pada tahun 2022, PPRE mencatatkan perolehan kontrak baru di sektor jasa pertambangan mencapai 55% dari total kontrak.
I Gede Upeksa mengatakan, PPRE tengah berfokus ke lini bisnis jasa pertambangan sebagai kontraktor tambang nikel untuk mendukung kebijakan hilirisasi dari pemerintah Indonesia. Sebagai kontraktor, PPRE melakukan sejumlah pekerjaan mining development infrastructure, seperti pembangunan dan maintenance jalan hauling dan pembangunan infrastruktur tambang.
PPRE juga melakukan pekerjaan mining contractor, yakni pengupasan lapisan tanah penutup (overburden removal) hingga pengangkutan ore nickel (hauling services). Saat ini ada momentum pertumbuhan di sektor pertambangan domestik, serta kebijakan perluasan hilirisasi yang diambil pemerintah, salah satunya di energi baru terbarukan (EBT). Kebijakan itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan batubara dan pengurangan dampak karbon.
Dalam upaya untuk perluasan portofolio pertambangan, PPRE telah mengumumkan rencana untuk merambah ke pertambangan mineral selain nikel, yaitu bauksit dan emas. PPRE juga memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Izin ini memberikan kepercayaan dan otoritas kepada PPRE untuk melakukan kegiatan di seluruh spektrum jasa pertambangan.
Sumber: Kontan